Home | News | Pamitan TP-PKK Jadi Ajang Kampanye Istri Bupati

Pamitan TP-PKK Jadi Ajang Kampanye Istri Bupati

wpid-darto.jpg
Klatentv.com– Mendekati hari pemilihan dalam rangkaian Pilkada Serentak 9 Desember 2015, modus-modus kampanye terselubung semakin marak.
Istri bupati klaten yang juga calon wakil bupati dari pdi perjuangan, sri mulyani diduga kuat melakukan kampanye terselubung di depan 450 ibu ibu PKK dalam Acara silahturahmi dan pamitan ketua tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di pendopo pemkab klaten.

Indikasi  kampanye oleh calon wakil bupati Sri Mulyani ini terlihat dari pemberian bingkisan yang didalamnya terdapat sebuah stiker bergambarkan pasangan calon (Paslon) hati mulya. Bingkisan berisi kain tersebut diberikan Sri Mulyani secara langsung kepada para peserta yang datang.

Salah satu peserta acara yang enggan disebut namanya menutur, isi bingkisan tersebut adalah kain motif songket Bali satu lembar dan sebuah jilbab warna pink. Sedangkan stiker yang bergambarkan paslon no urut tiga di sembunyikan ditengah-tengah, antar kain dan jilbab.
wpid-img_20151130_211725.jpg
“ Ini bingkisan pemberian Bu Sri Mulyani, isinya ada kain dan sebagainya,” tuturnya singkat, Senin (30/11).

Sebelumnya, Dalam acara tersebut, sri mulayani yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klaten menuturkan, bingkisan itu untuk seragam bagi kader PKK di Klaten dan sebagai bentuk ucapan terimakasih.
“ini bingkisan untuk kenangan-kenangan,bisa buat seragam. Serta tanda kasih dari saya,” paparnya.

Sementara, Ketua Panwaslu Klaten Wandyo Supriyatno mengatakan  indikasi pelanggaran dalam kegiatan itu jelas ada, namun pihaknya belum bisa melakukan penindakkan karena saat kegiatan berlangsung tidak dalam pengawasan pihaknya. Selain itu belum ada laporan resmi dari masyarakat maupun tim sukses paslon lain.

” terkait indikasi pelanggaran bisa dimasukkan dalam pelanggaran UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pasal 69 huruf H yang menegaskan bahwa dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.” pungkasnya.